Kilas Pandang Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar Awal

Oleh: Wahyudi Djafar*

Ditilik dari proses kesejarahan lahirnya di dunia, manusia adalah satu entitas yang dibekali dengan sekian banyak hak prerogatif oleh khaliknya. Inilah kemudian yang membedakan manusia dari mahluk-mahluk Tuhan lainnya. Dari sinilah kemudian muncul konsep tentang hak asasi manusia, yakni hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir ke dunia sebagi karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Penjabaran dari konsep ini adalah misalnya hak untuk hidup, hak memeluk agama, hak berbicara/menyatakan pendapat, hak untuk hidup merdeka tanpa penjajahan, hak mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya yang menyangkut kepentingan dasar manusia untuk hidup di dunia.

Tepatnya tanggal 10 Desember 1948, lebih dari enampuluh tahun yang lampau, umat manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah, mencapai kesepakatan kemanusiaan untuk mencita-citakan bumi sebagai tempat tinggal umat manusia yang lebih manusiawi. Saat itulah umat manusia, bangsa-bangsa di muka bumi ini, memproklamasikan keyakinan mereka tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada manusia dan merupakan karunia dari Tuhan karena semata-mata kedudukannya sebagai manusia, pada hari itu secara universal disepakati untuk dihormati. Namun demikian, tanggal 10 Desember 1948 sesungguhnya tidak lebih merupakan hari pendeklarasian Hak Asasi Manusia belaka. Jauh sebelum hari deklarasi itu, sesungguhnya bangsa-bangsa di muka bumi ini, di tempat dan zaman yang berbeda telah berusaha memperjuangkan hak-hak asasi mereka.

Lihat saja misalnya, Piagam Madinah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke 6 Masehi di Madinah. Bahkan 3000 tahun yang lalu Veda dalam agama Hindu telah memulai membicarakan perlunya penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Berbagai peristiwa yang menjadi tonggak pertanda bagi perkembangan usaha dari umat manusia yang memimpikan penghormatan atas hak-hak asasi manusia, adalahseperti penandatanganan Magna Charta, 1215 di Inggris. Lahirnya Magna Charta merupakan reaksi atas praktik kesewenang-wenangan raja dan kekejaman kaum pemilik modal. Kemudian Hugo Grotius 1625 orang Belanda yang melahirkan hukum internasional, disusul Jhon Locke yang mengembangkan hak natural. Marry Wollostonecraft tahun 1772, lalu Mirza Fath Ali akhun Dzade tahun 1860 di Iran telah mendesakkan persamaan hak antara lelaki dan perempuan. Pada 1919, Vladimir Lenin telah mengemukakan hak menuntut nasib sendiri dalam konteks imperealisme. Pada era yang sama Perjanjian Versailes juga menetapkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak-hak bagi minoritas.

Akan tetapi yang terjadi adalah bahwa tidak serta-merta dari kesemua pemikiran tersebut kemudian lantas membuat manusia menyadari akan perlunya penghormatan atas hak asasi manusia. Zaman perbudakan, kolonialisme, Perang Dunia II, serta era pasca-kolonialisme dan neo-kolonialisme adalah saksi sejarah kelabu umat manusia atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berdasar fakta-fakta yang terjadi, selanjutnya gerakan hak asasi manusia dan demokratisasi menemukan pembenarannya bukan hanya pada aras teoritis konseptual tentang ada dan menjadi-nya manusia saja, bahkan menjadi lebih kuat, akibat dari realitas empiris sejarah kelam peradaban manusia tersebut.

Sejarah hitam Perang Dunia II telah mengantarkan pada munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dimana sejumlah konsep perlindungan terhadap martabat dan jaminan akan kebebasan individu dimuat secara lebih lengkap. Pada perkembangannya terdapat dua klasifikasi besar atas jaminan Hak Asasi Manusia seseorang. Pertama adalah hak sipil dan poltik (civil an political rights) dan kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and culture rights).

Munculnya pengklasifikasian ini tidak terlepas dari pertarungan dua ideologi besar dunia saat itu, sosialis-komunis pimpinan Uni Sovyet dan kapitalis-liberal pimpinan Amerika Serikat. Deklarasi Universal HAM berusaha mereduksi sifat individualistis yang dibawa oleh paham kapitalis liberal, misalnya dengan menyatakan bahwa keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun negara. Deklarasi ini mamandang manusia sebagai anggota dari keluarga dan masyarakat, bukan sebagai sosok individu yang terisolasi. Konsep inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya pengaturan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya, yang pada banyak pasalnya memberikan beberapa hak yang berwatak komunal.

Page 1 of 3 | Next page