//
you're reading...

Resources

Sekilas Tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Oleh: Diyan*)

Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras atau yang lebih dikenal dengan istilah ICERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) adalah sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial.

Konvensi ini lahir sebagai respon terhadap banyak terjadinya insiden diskriminasi rasial di berbagai belahan dunia. Sebenarnya, isu mengenai penolakan atas diskriminasi rasial ini telah diangkat dalam suatu deklarasi yang telah dibentuk oleh negara-negara anggota PBB yaitu United Nation Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination melalui resolusi 1904 (XVIII).  Namun, karena sifat deklarasi hanyalah sebuah pernyataan politis yang tidak bersifat mengikat secara hukum, maka untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut dirumuskanlah isu mengenai penolakan atas diskriminasi rasial tersebut kedalam suatu konvensi.  Pada 21 Desember 1965, Majelis Umum PBB mengesahkan konvensi ICERD ini sebagai resolusi 2106 A (XX) dan mulai berlaku secara efektif pada 4 Januari 1969.

Sedangkan Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini pada tahun 1999, yang dilatarbelakangi oleh belum memadainya peraturan perundang-undangan Indonesia dalam upaya mencegah, mengatasi dan menghilangkan praktek-praktek diskriminasi rasial. Oleh karenanya, ratifikasi tersebut dipandang perlu sebagai upaya dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional. Ratifikasi pun dilakukan melalui UU No. 29 Tahun 1999 dengan reservasi (pensyaratan) terhadap Pasal 22 konvensi ICERD dimana Pemerintah menyatakan “Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 22 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 dan berpendirian bahwa apabila terjadi persengketaan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isinya yang tidak terselesaikan melalui saluran sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.”

Konvensi ini terdiri dari 25 Pasal dengan sebuah klausula tambahan yang terdiri dari Mukadimah, Bagian I (pasal 1-7), Bagian II (Pasal 8-16), Bagian III (Pasal 17-25) dan Tambahan. Secara garis besar, konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk menghapuskan berbagai bentuk dan perwujudan dari diskriminasi ras di negaranya serta menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis dan kesederajatan di muka hukum terutama kesempatan untuk menggunakan hak-haknya.

Tujuan konvensi ini sebagaimana dituangkan dalam Mukadimah adalah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial dalam segala bentuk manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan dan diskriminasi rasial.

Dalam Pasal 1 Bagian I, konvensi ini mendefinisikan “diskriminasi rasial” sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.

Bagian I inipun selain memuat mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur pengertian diskriminasi rasial, juga memuat mengenai kewajiban Negara pihak untuk mengutuk diskriminasi rasial serta mengambil semua langkah yang sesuai guna menyusun secepat mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras.

Dalam Bagian II, konvensi ini mengatur ketentuan mengenai CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination). CERD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan konvensi. Komite ini terdiri dari 18 orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui ketidakberpihakannya serta kemampuannya di bidang HAM.

Sedangkan pada Bagian III, yang merupakan ketentuan penutup, memuat hal-hal yang berkaitan dengan mulai berlakunya konvensi, perubahan, pensyaratan (reservation), ratifikasi dan aksesi, pengunduran diri serta mekanisme penyelesaian sengketa antar negara pihak.

*) Peneliti di ICJR

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Switch to our mobile site